Uang dan Pembiayaan Pembangunan

Uang dan Pembiyaan pembangunan dalam aspek “ pendapatan pajak sebagai dana dalam pembangunan”. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pahak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
3. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
4. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
5. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
6. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
7. Pemungutan pajak harus efesien
8. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Transformasi Industri

Transformasi Industri

Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa sasaran pembangunan khususnya bidang iptek, : peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningratan kemampuan alih ternologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumber daya nanusia, sarana dan 9 prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidiran sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman dan perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan dibidang iptek yang ditempuh :
a. Pembangunan iptek dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengusaha, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa.
b. Pembangunan iptek harus ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang dalam hubungan yang dinamis dan efektif antara pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi,Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta rekayasa dan produksi barang dan jasa.
c. Penguasaan iptek terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup.
d. Pembangunan kelembagaan iptek perlu ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi dalam rangka pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan program penguasaan dan pengembangan teknologi.
Program Penguasaan dan Pengembangan Teknologi
Sesungguhnya, selama ini menteri negara riset dan teknologi / ketua BPP teknologi telah menuangkan kebijakan dalam rangka penguasaan dan pengembangan teknologi menunjang proses industrialisasi melalui 2(dua) pendekatan yaitu :
Pertama : pendekatan "market pull/driven" ialah program penguasaan dan pengembangan teknologi yang didasarkan atas penguasaan teknologi baik teknologi manufakturing maupun teknologi produk sesuai dengan kebutuhan/permintaan pasar dengan cara mengalihkan teknologi dari negara sumber teknologi, dan kemudian dikembangkan oleh kita sendiri.
Kedua : pendekatan "technology push” ialah program penguasaan dan pengembangan teknologi yang didasarkan atas/melalui kegiatan, litbang dalam rangka inovasi teknologi maupun kegiatan rekayasa.
Kebijakan yang ditempuh atas dasar pendekatan "marret pull/driven ", apa yang sudah kita kenal selama ini yaitu strategi transformasi industri dan teknologi, yang merupakan strategi untuk mengalihkan dan menguasai teknologi, yang dalam pelaksanaannya mengadakan dengan jalan pintas melalui pengalihan teknologi dari negara-negara yang sudah maju teknologinya.
Dalam strategi transformasi industri dan teknologi, menteri Negara riset dan teknologi/ketua bpp teknologi telah menetapkan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam penerapan iptek untuk pembangunan bangsa :
(1). Pendidikan dan latihan;
(2). Konsep yang harus jelas;
(3). Pemecahan masalah yang nyata;
(4). Mengembangkan sendiri teknologi;
(5). Perlindungan (proteksi).
Dimana dalam pelaksanaannya strategi tersebut dilaksanakan dalam empat tahapan :
(1). Penggunaan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah;
(2). Integrasi teknologi;
(3). Inovasi teknologi;
(4). Penelitian dasar secara besar-besaran.
selanjutnya pelaksanaan tahapan strategi transformasi itu diperlukan wahana-wahana untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan strategi tersebut, wahana wahana itu, ialah :
(1). Penerbangan;
(2). Maritim dan perkapalan;
(3). Alat transportasi darat;
(4). Telekomunikasi dan elektronika;
(5). Alat pembangkit energi;
(6). Perekayasaan;
(7). Alat dan mesin pertanian;
(8). Pertahanan.
Melihat dari strategi transformasi teknologi & industri, maka program penguasaan dan teknologi pada tahap awal (tahap pertama, kedua, ketiga) lebih dititik beratkan pada aspek pengalihan dan penguasaan teknologi di industri, dengan dukungan laboratorium-laboratorium penunjang yang selama ini dikoordinasikan di bawah puspiptek. selanjutnya, pada tahap keempat (penelitian dasar) dari strategi transformasi itu yang pelaksanaannya dapat dilakukan di laboratorium-laboratorium puspiptek dapat dikaitkan dengan lembaga litbang lainnya.
Pada tahun 1984, menteri negara riset dan teknologi/ketua bpp teknologi melihat waktu itu adanya kesimpang-siuran kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah. Oleh karena itu pada saat itu juga dibentuk suatu dewan yaitu dewan riset nasional, dimana dalam Salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan litbang Baik di lembaga litbang pemerintah (seperti lpnd ristek, Balitbang departemen, perguruan tinggi) maupun swasta.

Kemiskinan

Kemiskinan bisa disebut juga sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam kamus ilmiah, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:

1. Kemiskinan absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.

2. Kemiskinan relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan kultural

Sedangkan miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain adalah:

1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global
2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
3. Biaya kehidupan yang tinggi
4. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata

Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .

b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain; (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi
murid yang kurang mampu. (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Menurut saya, dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

Referensi :

Nugroho, Gunarso Dwi.2006. Modul Globalisasi. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka

Santoso Slamet, dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto.

Santoso, Djoko. 2007. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta. The Indonesian Army Press

Riyadi, Slamet dkk. 2006. Kewarganegaraan Untuk SMA/ MA. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka.

www.pu.go.id/publik/p2kp/des/memahami99.html

www.geocities.com/rainforest/canopy/8087/miskin.html

http://fosmake.blogspot.com/20/07/08/kemiskinan-25.html

Perekonoian Masa Depan

Kita dapat mengambil salah satu bahasan teori yang disampaikan oleh bapak Jusuf Kalla beberapa tahun lalu ketika sedang mengisi salah satu acara dan membahas tentang perkembangan perekonomian masa depan di Indonesia dan pada saat awal kampanye dari pemerintahan SBY yang meliki tiga visi utama untuk meningkatkan perekonomian negara, yakni pro-growth, pro-job, dan pro-poor.

Pada saat itu bapak Jusuf Kalla mengatakan, “Saudara-saudara sekalian, tadi pagi secara teknis, sudah banyak berbicara tentang harapan ekonomi Indonesia yang tentunya kita harapkan akan lebih positif. Saya tahun ini beberapa kali ke luar negeri melihat banyak kemajuan di banyak negara, mulai dari India, China, dan Jepang. Saya tidak pernah sangsi bahwa kita ini seharusnya dan memang seharusnya bekerja lebih baik supaya kita bisa lebih maju sejajar dengan banyak negara. Saya pikir tidak banyak negara memilliki kemampuan sebaik kita. Karena itu, pada tahun-tahun ini kita harus menyelesaikan masalah-masalah itu. Apabila masalah-masalah itu sudah kita selesaikan, tentu kemajuan itu akan lebih mudah kita capai.”

Krisis moneter dan perbankan terjadi 10 tahun yang lalu. Bisa kita katakan bahwa sejarah perkembangan ekonomi itu sama dengan sejarah perpolitikan. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an politik kita itu sangat liberal, karena itu ekonomi kita terbuka juga. Waktu zaman Bung Karno politik kita mulai otoriter. Kemudian juga zaman Pak Soeharto yang mula-mula demokratis, kemudian menjadi otoriter, maka ekonomi kita juga menjadi sangat monopolitis, baik oleh negara maupun swasta. Namun, 10 tahun terakhir ini pemerintah kita sangat demokratis dan ekonomi juga sangat terbuka. Jadi selalu ada hubungannya antara politik dan kebijakan ekonomi.

Kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Namun, kenapa ekonomi kita berkembang agak lambat setelah krisis dibandingkan dengan negara-negara lain? Tentu karena kita mengerjakan dua hal, yaitu perbaikan ekonomi, recovery ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah seperti demokrasi, desentralisasi, dan juga tentu keterbukaan media secara bersamaan. Memang tidak mudah.

Kita juga sudah banyak membahas, banyak mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan mengatasi masalah-masalah tersebut. Hampir 10 tahun kita banyak bergelut dengan masalah-masalah politik. Secara ekonomis kita juga kadang-kadang tidak efisien, namun demikian dewasa ini masalah-masalah pokok itu telah banyak yang kita selesaikan.

Pertumbuhan kita tentu sangat baik walaupun agak lamban. Ketika krisis, pertumbuhan ekonomi kita naik 2, 3, 4, 5, 6% dan tahun ini menjadi 6,3% yang kita harapkan. Soal kebijakan pemerintah kita, kita balik persoalannya, kita menentukan dulu kita mau apa. Saya mengatakan tahun depan ekonomi kita harus tumbuh minimum 7%, dan tahun berikutnya kita tumbuh minimum 8%. Itu harus kita tetapkan. Kemudian kita bekerja berdasarkan target-target itu, karena  tanpa target-target itu, agak sulit kita mencapai apa yang sudah kita targetkan.

Kita tidak boleh menerima nasib saja. Selama ini kita hanya menerima nasib, pokoknya inflasi sekian, kemudian harga minyak sekian, penduduk sekian, investasi sekian, kalau begitu kita hanya bisa tumbuh 5%. Sekarang kita berubah, kita tentukan dulu maunya berapa, baru kita urut ke bawah dan kita harus mencapai itu dengan segala upaya. Dan saya optimis dengan cara tersebut, jauh lebih besar target yang harus kita capai.

Memang bekerja dalam suasana terbuka begini tidak terlalu mudah, apa saja salah. Kadang-kadang malah kita sendiri suka mencederai keadaan kita sendiri, apa pun dianggap salah, apa pun yang dilakukan pemerintah salah. Pemerintah sekarang ini akan berjalan sesuai keyakinannya. Bahwa suatu hal dianggap benar atau tidak benar itu urusan kedua. Itu yang harus kita jalankan selama kita melangkah sesuai aturan-aturan yang ada.

Sering orang berkata, Jakarta ini macet dan listrik susah. Sebenarnya, tanpa membaca statistik pun kita tahu bahwa itu adalah kemajuan. Kalau Jakarta tidak macet, bahaya malah, artinya orang tidak bergerak di Jakarta ini, justru ekonomi tidak bergerak. Macetnya Jakarta itu berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, hanya saja infrastrukturnya tidak di-manage dengan baik.

Sama dengan listrik yang makin susah karena semua orang sudah menggunakan AC, termasuk pabrik-pabrik. Jadi, bukan listriknya yang kurang tapi demand-nya yang naik dibandingkan supply-nya. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan pembangunan.

Selain itu, infrastruktur untuk jalan raya memang selama 10 tahun terakhir ini tidak kita bangun dengan baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita baru mempunyai kesempatan 2-3 tahun terakhir ini untuk melaksanakan itu semua. Dan saya yakin akan mempunyai dampak yang besar.

Enam bulan lalu kontrak jalan tol saja orang tidak mau melihatnya, sekarang orang berebutan cari kontrak jalan tol untuk melaksanakan pembangunannya. Itu memberikan rasa optimis yang sangat besar. Hari ini bank juga berlomba untuk membiayai jalan tol. Tidak lagi seperti dulu, memberi dorongan atau bahkan marah sekalipun,  tidak didengarkan. Sekarang ini dengan marah, akhirnya mereka mau mengerti persoalannya, sehingga sekarang orang berebutan kontrak jalan tol.

Ada tiga kekhawatiran dunia dan kekhawatiran dunia itu merupakan keuntungan Indonesia. Tidak banyak negara yang mempunyai tiga hal ini. Coba kita lihat, adakah negara yang punya energi, juga punya komoditas, dan sekaligus punya logam atau metal utama? Dulu dunia takut akan kehabisan 3 hal ini, dan justru kita mempunyai kekayaan itu. Kita punya metal, kita punya minyak, kita punya batubara, kaya dengan sumber alam. Ini semua menjadi suatu kekuatan yang besar. Setiap kali kita naikkan harga minyak satu dollar, orang ketakutan. Kita lupa sekarang sudah berapa harga minyak di dunia, karena kita sudah stabil di antara harga itu dengan harga baru kita.

Setiap kenaikan subsidi dibayar oleh setiap kenaikan harga minyak. Jadi, kita tidak lagi banyak terpengaruh oleh tempat lain. Kalau gas Natuna dan Cepu sudah selesai,  maka kita akan kembali menikmati surplus energi, dan tahun depan kita akan mengalami surplus energi yang lebih besar lagi. Jadi, kita mempunyai income yang cukup besar di situ.

Kedua, komoditas. Kita memang bermasalah dengan minyak goreng. Namun, itu 30% dari masalah dan 70% adalah keuntungan, karena harganya naik, yang kita butuhkan dalam negeri adalah 30%, maka kita cocok dengan pajak ekspor. Itu menggambarkan bahwa pertanian kita akan menjadi kekuatan. Pada saat orang mengemukakan green economy, atau apa saja namanya yang green-green itu, otomatis komoditas akan baik harganya. Karena itulah, ke depan harga CPO naik, ke depan kakao naik, kopi naik, apa saja. Dengan begitu, komoditas itu akan menjadi kekuatan ekonomi. Sulit sekali membayangkan bahwa gula akan turun akibat bikin etanol, jagung pasti naik, karena bikin etanol atau gasohol. Nah, itu semua adalah kemampuan kita untuk mendapat hasil yang lebih baik.

Prediksi masa depan perekonomian Indonesia

Perekonomian dunia kini berada dalam super-cycle (siklus-super). Ini adalah masa pertumbuhan global historis yang tinggi, yang berlangsung satu generasi atau lebih. Super-cycleyang ditandai dengan munculnya  pertumbuhan ekonomi yang cepat ini dinikmati oleh negara seperti Cina, India dan Indonesia sekarang.

Ada banyak faktor pendorong terjadinya hal ini, termasuk peningkatan perdagangan, tingginya tingkat investasi, urbanisasi yang cepat dan inovasi teknologi.

Dalam sejarahnya, perekonomian dunia telah dua kali menikmati super-cycle sebelumnya. Pertama, 1870-1913, mengalami pick-up signifikan pada pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia setiap tahun sebesar 2,7%, satu persen lebih tinggi dari sebelumnya. Siklus itu dipimpin oleh munculnya Amerika Serikat, serta munculnya peningkatan perdagangan dan penggunaan teknologi yang lebih besar dari Revolusi Industri.

Super siklus kedua, dari 1945 hingga awal 1970-an, pertumbuhan rata-rata 5% dan ditandai oleh rekonstruksi pasca-Perang dan catch-up di sebagian besar dunia. Ini juga ditandai oleh munculnya kelas menengah yang besar di Barat dan negara-negara pengekspor di Asia, dipimpin oleh Jepang. Sekarang, kita mungkin berada dalam super-cycle yang berbeda, namun dengan aspek-aspek serupa seperti dua super-cycle sebelumnya.

Bagi orang-orang di Asia dan di seluruh dunia, muncul ide pertumbuhan mungkin terdengar tidak biasa. Tapi bagi banyak orang di Barat, pikiran dari Super-Cycle bukan hal aneh mengingat masalah inilah yang dihadapi perekonomian dunia. Faktanya,ekonomi dunia sekarang lebih dari US$62 triliun, sekitar dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu, bahkan telah melampaui puncak pra-resesi.

Selama dua tahun terakhir, ekonomi telah rebound didorong oleh kebijakan stimulus di Barat dan oleh pertumbuhan kuat di Timur. Memang, pasar di negara-negara berkembang, yang merupakan sepertiga dari ekonomi dunia, saat ini mencapai dua-pertiga pertumbuhannya. Tren ini tampaknya akan terus berlanjut.

Pada tahun 2030, perekonomian dunia bisa tumbuh menjadi US$308 triliun. Proyeksi ini berarti tingkat pertumbuhan riil sebesar 3,5% untuk periode mulai tahun 2000 — saat Super-Cycle dimulai — hingga 2030. Atau rata-rata pertumbuhan riil sebesar 3,9% dari sekarang hingga 2030. Ini akan menjadi kemajuan signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan 2,8% selama 1973 hingga 2000.

Situasi yang luar biasa tidak hanya berupa kemungkinan skala ekspansi ini, tetapi juga ramalan yang didasarkan pada proyeksi pertumbuhan yang terlalu berhati-hati. Misalnya, China diperkirakan akan tumbuh rata-rata 6,9% per tahun selama periode tahun 2030 dan India sebesar 9,3%.

Pada tahun 2030, India mungkin telah menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia, yang saat ini perekonomian peringkat 18 terbesar kemungkinan besar akan pindah menjadi lima terbesar dunia dalam jangka waktu dua puluh tahun saja, setelah menikmati hampir rata-rata 7% pertumbuhan selama periode tersebut.

Memang, selalu ada risiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan global. Super-cyclepertama berakhir dengan pecahnya Perang Dunia Pertama, yang kedua dengan guncangan minyak bumi diawal tahun tujuh puluhan. Namun, kali ini semoga dunia mempunyai posisi lebih baik untuk mengatasi risiko munculnya badan pengambil keputusan internasional dan forum kebijakan seperti G20.

Sangatlah penting menekankan bahwa super cycle bukan berarti pertumbuhan akan terus menguat selama seluruh periode. Dalam tiga atau empat tahun terakhir saya termasuk di antara yang paling pesimis tentang pertumbuhan ekonomi AS. Saya masih berhati-hati karena perekonomian AS masih akan berjuang di tahun depan dengan pertumbuhan di bawah tren. Demikian juga Eropa dan Jepang, keduanya akan menghadapi prospek jangka pendek yang masih lesu dengan pertumbuhan datar. Karena itu, perkembangan akan lebih luar biasa jika Asia dapat mendorong lebih banyak pertumbuhan mereka sendiri. Apalagi hal tersebut sangat dibutuhkan dunia.

Tahun depan, China akan melihat tahun pertama dari rencana lima-tahunan ke-12. Hal ini seharusnya akan membantu pertumbuhan mereka. Namun demikian, bank sentral China dan lainnya di seluruh Asia akan melakukan pengetatan kebijakan untuk menahan inflasi. Pada gilirannya, hal ini harusnya memungkinkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, namun dengan tingkat yang mendekati atau bahkan di bawah yang terlihat pada tahun ini. Jadi, dalam Super-Cycle, jelas akan ada tantangan bagi para pembuat kebijakan.

Sebagaimana pentingnya untuk fokus pada tantangan jangka pendek, namun sangat penting tetap melihat peluang jangka panjang. Selama Super-Cycle, kami percaya bahwa China bisa menggantikan AS sebagai perekonomian terbesar dunia pada 2020, jauh lebih cepat daripada yang banyak pihak prediksikan.

Namun, dari perkiraan itu yang paling penting adalah cerita yang terjadi dibaliknya.

Tak bisa dipungkiri, ada skala perekonomian yang tengah berkembang. Seiring dengan pertumbuhannya, negara-negara berkembang akan memberikan pengaruh lebih besar pada perekonomian dunia. Begitupun dengan dampak dari pertumbuhan koridor-koridor perdagangan baru. Hampir 85% dari populasi dunia kini semakin saling terkait melalui perdagangan, sehingga memungkinkan  pertambahan jumlah orang yang akan berkontribusi pada perekonomian global.

Sumber-sumber pendanaan akan menjadi penggerak pertumbuhan yang penting, mengingat tingginya kebutuhan investasi, khususnya di bidang infrastruktur. Lalu ada hal lain yang saya sebut perspiration atau keringat dari makin banyaknya jumlah orang yang bekerja dan berbelanja, dan juga kreativitas yang makin besar atas inovasi dan teknologi.

Negara-negara yang akan berhasil adalah negara yang paling banyak memiliki uang tunai, komoditas dan kreativitas. Dalam beberapa tahun terakhir saya kerap menjelaskan keadaan yang tengah terjadi sebagai New World Order, mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi dan keuangan dari Barat ke Timur.

Nah, di tengah pergeseran ini masih berlaku, Super-Cycle lebih tepat mencerminkan apa yang sedang terjadi. Barat masih sangat mungkin berhasil dengan lingkungan seperti ini, terutama jika perekonomian di sana kreatif. Namun sudah jelas bahwa Asia akan muncul menjadi pemenang.

DAFTAR PUSTAKA

• Sambutan Wakil Presiden RI pada Seminar “Citi Indonesia Mid Year Economic Outlook 2007”, Jakarta, 19 Juli 2007.
• Dr Lyons Gerard
  Head of Global Research and Chief Economist di Standard Chartered Bank

INFLASI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continuous) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara continuous. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penyebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan / pungutan / insentif / disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu

kenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Penggolongan Inflasi

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri.

Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Mengukur inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

• Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
• Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
• Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
• Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
• Indeks harga barang-barang modal
• Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Bank Sentral

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia

Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula.

Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah eko-nomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekono-miannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun.

Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjut tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang meng-hadapai tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (hyper inflation).

Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu:

1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation)

2) inflasi desakan biaya (cost-push inflation)

3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation).

Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity).

Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus. Inflasi desakan biaya (Cost-push Inflation) atau inflasi dari sisi penawaran (supply side inflation) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa. Pening-katan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Sedangkan inflasi karena pengaruh impor adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu, sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri.

Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pada saat terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Didasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.

Gambar 1.

Kurva Phillips

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of unemployment). Pada tahun 1980-an, pengangguran terbuka di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,7 persen pada tahun 1980 menjadi 3,2 persen pada tahun 1990. Pertumbuhan pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, yaitu meningkat dari 2,8 persen pada tahun 1980 menjadi 6,1 persen pada tahun 1990. Sebaliknya tingkat pengangguran di pedesaan menurun secara drastis yaitu dari 1,4 persen menjadi 0,1 persen.

Dari sisi pendidikan, tingkat pengangguran selama periode 1980 – 1990 pada semua tingkat pendidikan memper-lihatkan kecenderungan yang meningkat. Seterusnya, tingkat angkatan kerja berpendidikan di bawah Sekolah Dasar yang menganggur paling rendah sedangkan yang berpendidikan tinggi adalah yang paling tinggi, yaitu meningkat dari 1,8 persen pada 1980 menjadi 15,9 persen pada 1990.

Selanjutnya, tingkat pengangguran di kota Indonesia selama periode 1971-1980 relatifnya rendah dan memperlihatkan kecenderungan yang menurun.

Menurut Manning (1984: 1-28), kadar pengangguran rendah ini disebabkan karena:

1. besarnya kemampuan sektor informal menyerap, bahkan menarik sejum-lah besar penganggur,
2. tingkat investasi pemerintah yang tinggi dalam projek pembangunan dan prasarana sosial (sekolah, klinik kesehatan dan lain-lain), dan
3. pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan adanya peluang pekerjaan baru di luar bidang usaha tani di pedesaan.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agre-gat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Menggunakan pendekatan A.W.Phillips dengan menghubungkan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia kurang tepat. Hal ini didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia dari tahun 1980 hingga 2005, ternyata secara statistik maupun grafis tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan tingkat pengangguran (lihat hasil analisis statistik di bawah ini).

Tabel 1.

Jumlah penduduk, angkatan kerja dan tingkat pengangguran di Indonesia

1980 – 2002

Uraian	1980	1985	1990	1995	2000	2002
Penduduk *	148,0	164,6	179,4	194,8	206.630	211.100
Angkatan Kerja**	52.421	63.826	77.803	86.361	95.651	100.800
Bekerja**	51.553	62.458	75.851	80.110	89.538	91.600
Pengangguran**	868	1.368	1.952	6.251	5.858	8.900
Tkt Pengangguran	1,7%	2,1%	2,5%	7,2%	6,1%	9,1%

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 5,7 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,7 persen masih merupakan pengangguran alamiah.

Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 - 6 persen atau kurang. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment).

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar diban-dingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi seperti terlihat pada Gambar 2.

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 5,7 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,7 persen masih merupakan pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 - 6 persen atau kurang. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment).

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar diban-dingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi.

Dilihat dari struktur pendidikan, maka tingkat pendidikan pengangguran yang paling besar adalah tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 35 persen. Selanjutnya, pengangguran dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) mencapai 24 persen dan yang berpen-didikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 12 persen serta yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 23 persen.

Berdasarkan kondisi tingkat pendidikan pengangguran terbuka tersebut, terlihat bahwa sebagian besar (54 persen) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah yang tidak memiliki keahlian (unskill). Sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan universitas hanya 6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara umum pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran yang mempunyai kualitas rendah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara dapat menentukan serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Melalui perencanaan pembangunan suatu negara dapat memobilisasi sumber daya yang terbatas untuk memperoleh hasil yang optimal dengan lancar, progresif dan seimbang.

Hal seperti ini tidak akan dicapai dengan menye-rahkan begitu saja pada mekanisme pasar seperti yang dipercayai kaum klasik.

Menyadari hal yang demikian, maka sejak Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang komprehensif dan parsial. Pada masa Soekarno menjadi Presiden telah dibuat perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Pemba-ngunan Rakyat Semesta (Permesta) dan pada pemerintahan Soeharto telah disusun pula perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), mulai dari Repelita I hingga Repelita VI. Dalam melaksanakan REPELITA tersebut, mulai Pelita I hingga Pelita V, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia selalu mengacu pada konsep “Trilogi Pembangunan” yang meliputi:

1). Stabilitas (ekonomi) nasional,

2). Pertumbuhan ekonomi, dan

3). Pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Mengacu pada kurva Phillips, dapat digambarkan bagaimana hubungan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk menggambarkan kurva Phillips di Indonesia digunakan data tingkat inflasi tahunan dan tingkat pengangguran yang ada. Data digunakan adalah data dari tahun 1980 hingga tahun 2005.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Menggunakan pendekatan A.W.Phillips dengan menghubungkan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia kurang tepat. Hal ini didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia dari tahun 1980 hingga 2005, ternyata secara statistik maupun grafis tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan tingkat pengangguran (lihat hasil analisis statistik di bawah ini).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.017	.000	-.043	2.9698531

a Predictors: (Constant), INFLASI

Berbeda dengan di Indonesia, adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi. Karena itu, perubahan tingkat pengangguran lebih tepat bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya pe-ningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Jadi jelas bahwa, pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi.

Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehing-ga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kurva.

Dengan menggunakan data antara pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat kurva Phillip (data tahun 1998 tidak digunakan karena mempunyai nilai ekstrim) akan dapat digambarkan bagaimana kurva hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.